BANTUAN - Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama PNS Golongan I dan II, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing yang menerima bantuan. Foto : MMC Kalteng
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 4.000 paket sembako.
Bantuan tersebut diberikan kepada Abdi Negara di lingkungan Pemprov Kalteng sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aparatur yang tetap menjalankan tugas pelayanan publik.
Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menyerahkan bantuan secara langsung di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Penerima bantuan terdiri dari PNS Golongan I dan II, PPPK, PPPK Paruh Waktu, serta tenaga outsourcing pada perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalteng.
Penyaluran sembako diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga para penerima.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian kepada seluruh pihak yang membutuhkan dukungan, termasuk Abdi Negara yang setiap hari menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus memperhatikan semuanya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Apa yang sudah kita pimpin, harus kita perhatikan,” kata Agustiar.
Menurutnya, bantuan pangan menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi yang membutuhkan perhatian bersama.
Agustiar juga menyampaikan komitmen untuk melanjutkan program pangan murah dan bantuan serupa secara berkala sesuai kemampuan pemerintah daerah.
Selain untuk Abdi Negara, Pemprov Kalteng juga akan menyalurkan dukungan pangan kepada masyarakat di kabupaten dan kota.
Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap untuk memperluas jangkauan kepedulian pemerintah, termasuk kepada masyarakat yang terdampak kondisi karhutla.
Agustiar meminta seluruh jajaran pemerintah tetap bekerja dengan semangat dan menjaga kebersamaan meski menghadapi keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi.
Ia menegaskan setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kebijakannya bagaimana masyarakat merasakan kebijakan kita semua ini. Itu tujuannya,” tegasnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
