Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya Rumiadi.
PURUK CAHU, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi menegaskan bahwa pemangkasan anggaran 2026 oleh Pemerintah Pusat berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur di daerahnya.
Menurut Rumiadi, sektor yang paling terdampak meliputi pembangunan jalan, jembatan, hingga jaringan air bersih yang membutuhkan biaya cukup besar.
“Program kegiatan infrastruktur tidak akan terpenuhi akibat pemangkasan anggaran,” tegasnya, Kamis (16/10/2025).
Dampak penundaan proyek infrastruktur tidak hanya menyasar kontraktor, tetapi juga masyarakat yang bergantung pada sektor ini, seperti pedagang dan rumah makan. Hal ini berpotensi menurunkan perputaran ekonomi dan daya beli masyarakat.
Rumiadi menambahkan, lambatnya pembangunan infrastruktur juga dapat mempengaruhi konektivitas antarwilayah, menghambat akses pendidikan, kesehatan, dan distribusi kebutuhan pokok.
“Keterlambatan ini bisa berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya di desa-desa terpencil,” ujarnya.
Meski begitu, Rumiadi menekankan bahwa sektor sumber daya manusia, termasuk ASN, PPPK, PJLP, serta penggajian dan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP), tetap aman dan tidak terdampak.
“Pemerintah tetap konsen memastikan hal ini berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Editor : Frans Dodie
