Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 secara virtual dari Jakarta, Jumat (26/12/2025). Foto Istimewa
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah pusat menekan Pemprov Kalteng untuk mempercepat realisasi APBD 2025. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, capaian penyerapan anggaran Kalteng masih tertinggal dibanding daerah lain secara nasional.
Sorotan tersebut menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi tata kelola keuangan secara serius. Selain itu, Mendagri meminta kepala daerah tidak menunda belanja yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
“Mudah-mudahan di akhir Desember nanti angkanya lebih baik lagi dan lebih tinggi,” kata Tito, saat memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (26/12/2025).
Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah hingga 30 November 2025 mencapai Rp1.200 triliun atau 88,35 persen. Sementara itu, pemerintah daerah merealisasikan belanja sebesar Rp1.082 triliun atau 75,43 persen dari target nasional.
Tito menekankan percepatan belanja daerah berperan penting menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, menurutnya, harus mendorong peredaran uang agar daya beli masyarakat tetap kuat.
Ia juga menegaskan konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memanfaatkan APBD sebagai stimulus bagi aktivitas ekonomi daerah.
Dalam pemaparannya, Tito menyebut Kalteng masuk dalam sepuluh provinsi dengan realisasi pendapatan terendah hingga akhir November 2025. Daftar tersebut juga mencakup Riau, Bengkulu, Maluku, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.
Sebaliknya, sejumlah provinsi mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional. Daerah tersebut antara lain Bali, Kalimantan Selatan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.
Mendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang mampu mengelola APBD secara efektif dan tepat waktu. Namun demikian, ia meminta daerah dengan capaian rendah segera memperbaiki perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan anggaran.
Editor: Frans Dodie
