SAMBUTAN – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah memberikan sambutan mewakili Gubernur pada Diskusi Bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/10/2025). Foto : istimewa
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong pembangunan berkeadilan melalui pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan peningkatan infrastruktur daerah.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, saat mewakili Gubernur dalam Diskusi Bersama Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI, di Aula Eka Hapakat, Lt. III Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Edy memaparkan kondisi, tantangan, dan arah kebijakan pembangunan Kalteng ke depan. Ia menjelaskan posisi Kalteng sebagai provinsi terluas di Indonesia dengan luas lebih dari 15 juta hektare dan jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa.
“Kalau dilihat dari aspek politik, kami ini kecil sekali. Jumlah penduduk kami hanya sebanding satu kota di Jawa seperti Bekasi. Anggota DPR RI dari Kalteng hanya enam orang, sehingga perhatian dari pusat terkadang belum maksimal,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi membagi pembangunan ke dalam tiga zona besar: wilayah barat menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; wilayah tengah berfokus pada pertanian; sedangkan wilayah timur dikenal sebagai daerah penghasil tambang seperti batu bara, bijih besi, dan mineral lainnya.
Salah satu upaya strategis Pemprov Kalteng adalah mendorong pendalaman alur Sungai Kapuas Murung melalui skema kerja sama KPBU. “Sudah ada pihak yang berminat untuk mengelola ini, agar hasil tambang dari Kalteng bisa dikirim langsung melalui jalur sungai di wilayah sendiri, tanpa harus lewat Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Di bidang sosial, Pemprov Kalteng juga menaruh perhatian besar terhadap pendidikan dan kesehatan. Dengan APBD 2025 sebesar Rp10,2 triliun, pemerintah menggratiskan biaya pendidikan bagi mahasiswa di 32 perguruan tinggi negeri dan swasta di Palangka Raya, dengan total 10.000 penerima beasiswa. Selain itu, program pengobatan gratis bagi masyarakat cukup menggunakan KTP, dan biaya BPJS pun dibantu lunasi.
Namun, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa tahun 2026 mendatang Kalteng akan menghadapi tantangan fiskal akibat efisiensi dan penurunan dana transfer pusat, sehingga APBD diperkirakan turun menjadi sekitar Rp6 triliun. “Dari Dana Bagi Hasil SDA saja, Kalteng hanya menerima ratusan miliar, padahal kontribusi kita ke nasional sangat besar, terutama di sektor pertambangan dan perkebunan,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, Pemprov Kalteng fokus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, termasuk pajak alat berat, air permukaan, serta potensi besar di bidang pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
“Kalau kita lihat, Kalteng ini punya masa depan besar. Ada batu bara, nikel, bauksit, silika, biji besi, dan banyak lagi. Dengan dukungan Komisi IX DPR RI dan pemerintah pusat, cita-cita menjadikan Kalteng sebagai provinsi mandiri dan berdaya saing akan terwujud,” tutupnya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
