Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diikuti jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara virtual, Senin (6/4/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Senin (6/4/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Pemprov Kalteng diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko. Rakor juga membahas sejumlah isu strategis, mulai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan obat dan makanan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, hingga evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang disampaikan oleh Amalia Adininggar Widyasanti, inflasi nasional pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,41 persen (month to month) dengan inflasi tahunan 3,48 persen yang menunjukkan tren melandai. Namun demikian, Kalimantan Tengah justru mencatat inflasi tahunan lebih tinggi, yakni 3,86 persen.
Secara bulanan, kenaikan inflasi dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara secara tahunan, tekanan berasal dari sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Menanggapi kondisi tersebut, Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah cepat dalam mengendalikan harga komoditas strategis, khususnya bawang merah. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan produksi pada satu wilayah dapat meningkatkan risiko ketidakstabilan harga secara nasional.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperketat pengawasan distribusi sejumlah bahan pokok seperti daging, telur ayam ras, dan minyak goreng guna menghindari gejolak harga di pasar.
Tak hanya faktor domestik, Tito juga menyoroti potensi tekanan eksternal akibat konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, yang dinilai dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, termasuk inflasi di daerah.
Seluruh pemerintah daerah pun didorong untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan upaya swasembada, serta mengoptimalkan kerja sama antarwilayah sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika global.
“Pengawasan harus diperketat, dan produk unggulan daerah perlu diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, meskipun harga global mengalami kenaikan,” tegas Tito.
Penulis : Wiyandri
