OJK Kalteng bersama pemerintah daerah dan pimpinan LJK mengikuti Rapat Pleno TPAKD Wilayah Timur di Muara Teweh, Selasa (10/2/2026). Foto Istimewa
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng menggandeng Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Wilayah Timur untuk menyusun program kerja 2026 di Muara Teweh, Selasa (10/2/2026). Melalui rapat pleno ini, OJK dan pemerintah daerah mempercepat perluasan akses keuangan yang inklusif di wilayah timur Kalteng.
“OJK berkomitmen untuk terus mendorong penguatan peran TPAKD. Supaya penyusunan dan pelaksanaan program inklusi keuangan di daerah dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tepat sasaran,” tegas Andrianto Suhada saat mewakili Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz.
Asisten Direktur Senior Bidang Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Kalteng tersebut, menekankan bahwa TPAKD harus memimpin kolaborasi di daerah. Karena itu, ia meminta seluruh anggota menyusun program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, ia mendorong pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan memperkuat kerja sama agar program berjalan tepat sasaran.
Rapat pleno tersebut menghadirkan perwakilan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, serta sekretaris daerah dari daerah lain. Antara lain, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Murung Raya. Para pimpinan LJK di Kabupaten Barito Utara juga ikut berpartisipasi aktif dalam pembahasan.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Barito Utara, Barhum Poderlin Girsang, mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah konkret.
“Saya berharap, dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan kebijakan dan kesepakatan yang konkret, aplikatif, serta selaras dengan kebutuhan dan potensi daerah. Saya berharap, kita mampu mempercepat akses keuangan daerah secara inklusif dan berkeadilan. Sehingga TPAKD benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujar Barhum.
Setelah itu, peserta melanjutkan rapat dengan diskusi interaktif. Mereka membahas isu strategis dan mengidentifikasi tantangan implementasi program kerja. Dengan demikian, peserta menyepakati rencana aksi yang lebih terarah dan berdampak nyata bagi perekonomian daerah.
Editor: Frans Dodie
