Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran mengusulkan percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi di Kabupaten Murung Raya kepada Komisi V DPR RI.
Gubernur saat para wakil rakyat ini ketika melakukan Rapat Kerja Kunjungan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/4/2025).
Usulan ini menjadi salah satu poin penting dalam rangkaian agenda prioritas pembangunan infrastruktur yang disampaikan Gubernur Kalteng kepada Komisi V DPR RI. Bendungan Muara Juloi diproyeksikan menjadi solusi utama dalam pengendalian banjir serta peningkatan sistem irigasi pertanian di wilayah hulu sungai Kalteng.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya percepatan pembangunan bendungan tersebut, mengingat besarnya dampak banjir yang kerap melanda wilayah Murung Raya dan sekitarnya. Selain fungsi pengendalian banjir, bendungan ini juga memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan air dan pangan.
“Keberadaan Bendungan Muara Juloi sangat krusial untuk menjamin keberlanjutan pertanian, terutama bagi masyarakat di wilayah hulu yang sangat bergantung pada sistem irigasi. Kami berharap proyek ini dapat menjadi prioritas nasional dengan dukungan dari Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyampaikan bahwa percepatan pembangunan bendungan ini harus didukung oleh upaya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa di lima kabupaten, yaitu Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, dan Seruyan. Seluruh wilayah tersebut sangat membutuhkan infrastruktur air yang memadai demi menjaga produktivitas sektor pertanian.
Komisi V DPR RI Apresiasi dan Siap Perjuangkan
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan Bendungan Muara Juloi. Ia mengakui pentingnya infrastruktur sumber daya air dalam mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat memahami urgensi usulan ini. Komisi V siap mendorong Kementerian PUPR agar memasukkan proyek ini dalam prioritas anggaran 2025. Kami juga berharap ada tambahan alokasi anggaran yang memungkinkan proyek strategis daerah seperti ini segera direalisasikan,” ujar Lasarus. (red)
