Plt Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, membuka Rakortekrenbang 2026 di Aula Bapperida setempat, Senin (2/3/2026). Foto Wiyandri
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemprov Kalteng menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah dan Rakortekrenbang 2026. Kegiatan Aula Bapperida setempat, Senin (2/3/2026) tersebut, untuk menyelaraskan target pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah.
Plt Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S Ampung, memimpin langsung pembukaan kegiatan tersebut dan mengarahkan seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang terukur serta realistis.
Leonard menghadiri forum bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi dan perwakilan kabupaten/kota se-Kalteng. Sejak awal kegiatan, panitia mendorong peserta aktif menyelaraskan program lintas sektor agar perencanaan pembangunan berjalan efektif.
Antisipasi Penyesuaian Transfer Pusat
Leonard menegaskan, pemerintah daerah harus mewaspadai dinamika nasional yang berpotensi memengaruhi capaian pembangunan. Ia mengingatkan kemungkinan penyesuaian transfer ke daerah pada 2026 dan 2027, sehingga perangkat daerah perlu mengantisipasi kondisi tersebut secara rasional.
Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menjadikan RPJMD sebagai pedoman utama. Namun demikian, ia meminta perangkat daerah tidak menetapkan target terlalu ambisius. Pemerintah harus memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program mandatory, sekaligus mendukung program nasional dengan tetap mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku.
Sesuaikan Program dengan Kemampuan Anggaran
Leonard memaparkan proyeksi kemampuan keuangan daerah yang menunjukkan selisih signifikan. Dalam RPDMD, pemerintah memproyeksikan anggaran 2027 mencapai sekitar Rp8 triliun. Sementara itu, APBD 2026 berada di kisaran Rp5 triliun. Karena itu, ia meminta perangkat daerah menyesuaikan arah kebijakan dan menetapkan prioritas secara selektif.
Selain itu, Pemprov Kalteng mengarahkan tema RKPD 2027 pada akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industri. Pemerintah juga mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Leonard menegaskan, perangkat daerah harus mendukung sektor prioritas nasional, kemudian membiayai visi dan misi kepala daerah, serta memastikan pelayanan pemerintahan tetap berjalan optimal.
Sinkronisasi dan Validasi Usulan
Selanjutnya, Leonard meminta seluruh perangkat daerah mengurutkan program berdasarkan tingkat urgensi dan kepentingan. Ia juga mendorong evaluasi berkala serta sinkronisasi dengan regulasi agar pembangunan tetap sistematis dan responsif terhadap tantangan ekonomi.
Sementara itu, pemerintah daerah masih memvalidasi usulan aspirasi dan pokok pikiran DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hingga kini, perangkat daerah telah membahas 1.322 usulan aspirasi dan 807 usulan pokok pikiran secara teknis. Namun, sejumlah usulan belum dapat diterima karena tidak sesuai kewenangan atau tidak tepat sasaran.
“Setelah forum ini, Pemprov Kalteng akan menyampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh bupati dan wali kota terkait sasaran dan arah kebijakan pembangunan 2027,” tutup Leonard.
Reporter: Wiyandri
Editor: Frans Dodie
