Juru Bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah menekankan pentingnya perluasan basis pajak daerah dan peningkatan kemandirian fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Okki Maulana, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Selasa (14/10/2025). Menurutnya, APBD bukan sekadar dokumen keuangan tahunan, tetapi merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya publik demi kemakmuran rakyat.
Okki menilai target pertumbuhan ekonomi daerah 5,46–6,00 persen bisa dicapai bila kebijakan fiskal dijalankan secara konsisten dan efisien. Fokus utama harus pada sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri pengolahan.
Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal, termasuk memperluas basis pajak, digitalisasi sistem pemungutan, serta optimalisasi aset daerah tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, Golkar mengapresiasi kinerja Bank Kalteng yang mencatat laba bersih Rp 310,12 miliar pada 2025. Sinergi BUMD dan keuangan daerah diharapkan memberi kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), disertai evaluasi penyertaan modal agar setiap BUMD memiliki indikator kinerja dan kewajiban kontribusi yang jelas.
Dari sisi belanja, RAPBD 2026 mencatat total belanja Rp 7,3 triliun lebih dengan porsi belanja pegawai yang masih cukup besar. Fraksi Golkar meminta alokasi belanja pembangunan diperkuat untuk memberikan nilai tambah ekonomi dan sosial, serta menekankan efisiensi belanja operasional agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk pembangunan produktif.
Okki menegaskan, penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 266 miliar harus diarahkan pada program prioritas produktif, dikelola transparan, efisien, dan berorientasi hasil agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Fraksi Golkar juga meminta pemerintah menjelaskan strategi menjaga stabilitas fiskal di tengah penyesuaian Dana Transfer Umum (DTU) dari pemerintah pusat, serta mempercepat realisasi belanja hibah tepat waktu, tepat sasaran, dan adil.
Editor : Frans Dodie
