RAPAT PARIPURNA - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, memimpin Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025 di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025). Foto : istimewa
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) merupakan momentum penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Arton saat memimpin Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2025, yang digelar di Gedung DPRD Kalteng, Rabu (15/10/2025). Rapat tersebut membahas penyampaian jawaban Gubernur Kalteng atas pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2026.
“Kami berharap sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus terjaga untuk menciptakan kebijakan fiskal yang berkeadilan serta berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujar Arton.
Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRD untuk menetapkan prioritas pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran, menyampaikan proyeksi pendapatan daerah pada RAPBD 2026 yang mencapai Rp 7,105 triliun. Meski dana transfer pusat mengalami penurunan dari Rp 4,173 triliun menjadi Rp 2,321 triliun, pemerintah daerah berupaya menutup defisit anggaran sebesar Rp 266 miliar tanpa mengganggu program prioritas.
Leonard juga menegaskan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi fokus utama dalam penyusunan RAPBD 2026. Pemerintah akan memperkuat pengawasan realisasi anggaran melalui Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (Tepra) serta mendorong inovasi digital dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Arton menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah pemerintah dalam menjaga transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap, proses pembahasan RAPBD 2026 dapat berlangsung lancar, terbuka, dan menghasilkan kebijakan yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
“DPRD Kalteng akan terus mengawal agar setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Editor : Frans Dodie
