DLH Kalteng Gelar Rapat Evaluasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Evaluasi Panitia Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA) tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Kegiatan berlangsung di Hotel Luwansa Palangka Raya, Kamis (13/11/2025).

Rapat dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Herson B. Aden. Ia menekankan, pengakuan masyarakat hukum adat sangat penting untuk mewujudkan keadilan sosial, melestarikan budaya, dan melindungi hak-hak tradisional komunitas adat.

Menurutnya, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat bukan hanya penghormatan terhadap sejarah, tetapi juga investasi jangka panjang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat pembangunan yang inklusif. Karena itu, panitia pengakuan MHA harus aktif melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi komunitas adat sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

Hingga saat ini, baru enam kabupaten di Kalteng yang memiliki Perda terkait pengakuan masyarakat hukum adat. Pemerintah provinsi mendorong kabupaten dan kota lainnya agar segera menyusun perda serupa guna memperkuat dasar hukum perlindungan hak-hak adat dan pengelolaan sumber daya alam.

Sementara itu, Kepala DLH Kalteng, Joni Harta, menambahkan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan meninjau kinerja panitia MHA, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap seluruh daerah di Kalteng dapat mempercepat pengakuan masyarakat hukum adat. Komunitas adat diharapkan menjadi mitra dalam menjaga kelestarian lingkungan dan hutan adat, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai penjaga kearifan lokal dan pilar pembangunan berkelanjutan di Bumi Tambun Bungai.

Penulis : Wiyandri

Editor : Frans Dodie