DPRD Kalteng menggelar rapat paripurna dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD 2026, Selasa (14/10/2025). Foto Wiyandri
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong peningkatan efisiensi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-4, Masa Persidangan I, Tahun Sidang 2025, Selasa (14/10/2025). Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, hadir langsung dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong tersebut. Agenda utama rapat yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD 2026.
Tujuh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui RAPBD 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme. Meski demikian, masing-masing fraksi juga menyampaikan catatan strategis dan masukan terhadap arah kebijakan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Yetro M Yoseph, menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.
Fraksi Partai Golkar melalui Okki Maulana, meminta pemerintah menjaga konsistensi kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan efektivitas belanja publik. Sedangkan Fraksi Gerindra melalui Helmi, mendorong agar RAPBD menjadi instrumen yang memperkuat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas.
Sementara itu, Fraksi Demokrat melalui Muhajirin, meminta agar program penurunan kemiskinan dirancang realistis, terukur, dan disertai penguatan akuntabilitas keuangan. Adapun Fraksi NasDem melalui Toga Hamonangan Nadeak, menekankan efisiensi dan transparansi anggaran serta sinergi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
Di sisi lain, Fraksi PKB melalui Pipit Styorini, mengingatkan pentingnya efektivitas penyerapan anggaran dan pengawasan terhadap program pembangunan agar tepat sasaran. Sedangkan Fraksi PAN melalui Armada, menilai RAPBD 2026 telah dirancang berbasis efisiensi. Ia berharap, belanja daerah difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Fokus pada Keseimbangan Fiskal
Berdasarkan nota keuangan, RAPBD 2026 memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp7,105 triliun dan belanja daerah sebesar Rp7,3 triliun, dengan defisit sekitar Rp266 miliar yang akan ditutupi melalui penerimaan pembiayaan daerah dalam jumlah yang sama.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menyatakan bahwa seluruh masukan akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan resmi pada rapat paripurna selanjutnya.
“Sidang dewan telah mendengarkan pandangan umum dari masing-masing fraksi. Kami mengharapkan tanggapan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Gubernur, pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Arton.
Reporter: Wiyandri
Editor: Frans Dodie
