Sekda Kapuas, Usis I Sangkai
KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – APBD Kabupaten Kapuas tahun 2026 terjun bebas ketimbang tahun sebelumnya. Penurunan signifikan sekitar Rp700 miliar ini akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kapuas, Usis I Sangkai, menjelaskan, hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan bahwa APBD Kapuas 2026 hanya berkisar Rp2,2 triliun. Angka ini merosot jauh dari tahun sebelumnya yang mencapai hampir Rp4 triliun.
“Kalau tahun 2025 APBD kita mencapai di atas Rp3 triliun, bahkan mendekati Rp4 triliun. Skarang berdasarkan hasil rapat TAPD, APBD Kapuas hanya berkisar Rp2,2 triliun. Bayangkan saja,” kata Usis, Rabu (8/10/2025).
Usis menyebut, pemangkasan TKD secara nasional sebesar Rp269 triliun, berdampak langsung pada kapasitas fiskal daerah, termasuk Kabupaten Kapuas. Dampak itu akan berpengaruh terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintah.
“Program-program pusat seperti makan bergizi gratis, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrem akan kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan menyesuaikan seluruh program kerja dengan kondisi anggaran yang tersedia, agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan berkelanjutan.
Usis menambahkan, Pemkab Kapuas akan memperketat penggunaan anggaran dengan melakukan efisiensi dan menetapkan skala prioritas pembangunan. Fokus utama pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus berhemat dan fokus pada sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Program harus tetap memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Ia berharap, pendapatan daerah dapat kembali meningkat pada tahun anggaran berikutnya. “Harapan kita, pada tahun 2026 nanti pendapatan daerah bisa tumbuh lebih baik,” tambahnya.
Gunakan Anggaran Secara Efisien dan Tepat Sasaran
Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menyebut bahwa penurunan APBD tidak hanya menimpa Kapuas. Kondisi serupa juga dialami oleh hampir semua daerah di Indonesia.
“Hampir semua daerah mengalami hal yang sama, ada pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat,” kata Wiyatno.
Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menggunakan anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan prioritas. Ia juga menekankan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran daerah, agar masyarakat tetap merasakan manfaat dari setiap program yang dijalankan pemerintah.
Editor: Frans Dodie
