Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Suyuti Syamsul.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerataan tenaga kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) masih menjadi tantangan besar dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, usai menghadiri pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/10/2025).
Menurut Suyuti, ketimpangan distribusi tenaga medis masih menjadi persoalan mendasar yang dihadapi daerah. Meski pemerintah daerah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, persoalan ini tetap memerlukan kebijakan nasional dan dukungan insentif yang kuat dari pusat.
“Secara umum di Indonesia, masalah utama adalah distribusi tenaga kesehatan. Dokter gigi, apoteker, dan tenaga medis lainnya masih kurang di sejumlah wilayah. Produksi tenaga kesehatan memang meningkat, tapi tidak serta-merta menjawab masalah distribusi,” jelasnya.
Suyuti menilai, perlu ada mekanisme insentif dan perencanaan karier yang jelas antara pusat dan daerah, agar tenaga medis tertarik bertugas di wilayah pedalaman. “Tanpa dukungan sistemik, daerah terpencil akan terus kesulitan mendapatkan tenaga medis yang memadai,” tambahnya.
Selain persoalan tenaga kesehatan, Kadinkes juga mengungkap masih ada dua desa di Kalimantan Tengah yang menghadapi kasus malaria aktif, yakni di wilayah Murung Raya dan Kapuas. Kondisi ini salah satunya dipicu aktivitas tambang ilegal yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kami masih memiliki dua desa yang belum selesai urusan malarianya karena tambang ilegal di sekitar sana. Kami sudah meminta dukungan pendanaan agar intervensinya bisa lebih cepat dan efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng kini terus mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC), dengan capaian 99,7 persen kepesertaan BPJS Kesehatan dan tingkat keaktifan peserta sekitar 81 persen.
“Dengan UHC ini, masyarakat bisa berobat cukup menggunakan KTP. Ini pencapaian yang harus terus dijaga,” tegasnya.
Meski capaian kesehatan menunjukkan tren positif, Suyuti mengakui sejumlah rumah sakit daerah masih kekurangan sarana dan peralatan medis. Ia berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat terus diperkuat agar pelayanan kesehatan di daerah tetap optimal.
Selain itu, Dinas Kesehatan Kalteng juga menjalankan program beasiswa bagi tenaga kesehatan yang bertugas di rumah sakit provinsi. Ia berharap program tersebut dapat diperluas hingga ke rumah sakit kabupaten agar pelayanan kesehatan tidak hanya terpusat di Palangka Raya.
“Idealnya, rumah sakit kabupaten juga mendapat dukungan beasiswa agar masyarakat tidak harus jauh-jauh berobat ke ibu kota provinsi,” katanya.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
