Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Minggu (3/8/2025), untuk mengatasi masalah lahan dan mendorong pembangunan di Kota Cantik. Foto Istimewa
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, melakukan kunjungan penting ke Kementerian Kehutanan. Pertemuan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Minggu (3/8/2025), bertujuan untuk mengatasi masalah lahan dan mendorong pembangunan di Kota Cantik.
Fairid Naparin menjelaskan bahwa meskipun Palangka Raya adalah kota terluas di Indonesia, hanya 18,1% wilayahnya yang merupakan area penggunaan lain (APL) atau lahan non-hutan. Kondisi ini membuat sekitar 40% wilayah yang sudah digarap warga tidak dapat disertifikasi menjadi hak milik.
“Kenyataannya di lapangan, sekitar 40% wilayah Palangka Raya sudah dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat, tanpa bisa ditingkatkan menjadi hak milik bersertifikat,” ungkap Fairid.
Untuk mengatasi masalah ini, Fairid mengajukan permohonan agar luasan APL ditingkatkan menjadi 35-40%. Penambahan ini tidak akan menyentuh kawasan hutan atau taman nasional yang tersisa.
Langkah ini diharapkan bisa mengurangi sengketa lahan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), dan memberikan legalitas tanah bagi masyarakat. Selain itu, penambahan APL juga akan mempermudah penyesuaian tata ruang kota, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTWK) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
“Ini mungkin terlihat seperti kegiatan sepele, namun sesungguhnya sangat mendasar. Di sinilah pintu masuk bagi pembangunan serta penyelesaian sengketa lahan,” pungkas Fairid.
Editor: Frans Dodie
