Anggota DPRD Barito Utara, Patih Herman AB,
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara Patih Herman AB menekankan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara legislatif dan eksekutif untuk menemukan solusi jangka panjang bagi tenaga non-ASN di daerah tersebut.
Patih Herman menambahkan, masalah tenaga non-ASN yang telah berlangsung lama ini harus segera diselesaikan, mengingat ketidakpastian yang dihadapi para pekerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Patih Herman mengungkapkan bahwa setelah melakukan serangkaian kunjungan ke berbagai kementerian, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), langkah berikutnya adalah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah.
“RDP ini dijadwalkan pada tanggal 10 Februari 2025, untuk mencari solusi yang tepat dan berpihak pada tenaga non-ASN di Barito Utara,” kata dia, Selasa (4/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Patih Herman juga menambahkan bahwa meskipun terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, ia percaya bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan DPRD, penyelesaian masalah ini dapat dicapai.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat segera merumuskan kebijakan yang memberikan kejelasan kepada tenaga non-ASN mengenai status dan hak mereka,” pungkasnya.
Editor : Frans Dodie
