Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, bersama Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, menunjukkan dokumen Persetujuan Bersama Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-12 di Palangka Raya, Jumat (20/11/2026). Foto Ist
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – DPRD Kalteng bersama Pemprov Kalteng resmi menyepakati Raperda tentang APBD 2027. Kesepakatan berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (20/11/2026). Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo hadir mewakili Gubernur Kalteng Agustiar Sabran untuk menandatangani persetujuan bersama tersebut.
Membacakan sambutan Gubernur, Edy menegaskan, kesepakatan Raperda APBD 2027 lahir dari pembahasan panjang antara Pemprov dan DPRD Kalteng. Kedua pihak menempuh berbagai tahapan, mulai dari rapat konsultasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) hingga penyampaian pendapat akhir seluruh fraksi.
Edy meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan serapan anggaran dengan meningkatkan kinerja, mempertajam skala prioritas, serta memperketat pengawasan program. Ia mengingatkan jajaran birokrasi agar mengelola setiap rupiah uang rakyat secara amanah, efektif, efisien, dan berdampak langsung bagi warga.
“Pemprov akan menyampaikan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menjalani tahapan evaluasi,” kata Edy.
Ia berharap APBD 2027 menjadi instrumen strategis untuk memperkuat pembangunan daerah, mendongkrak daya saing, sekaligus memperluas pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kalteng.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kalteng, Bryan Iskandar, menyatakan, seluruh fraksi menerima Raperda APBD 2027 untuk segera menjadi Peraturan Daerah.
“Fraksi-fraksi menyertakan sejumlah catatan dan rekomendasi sebagai bagian tak terpisahkan dari hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, memastikan seluruh fraksi sepakat menerima Raperda APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027 setelah mencermati hasil kerja Banggar, TAPD, serta pendapat akhir fraksi. Kesepakatan ini menjadi pedoman utama pelaksanaan pembangunan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan warga Bumi Tambun Bungai.
Editor: Frans Dodie*
