Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Capaian Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam penilaian calon percontohan Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (Ber-AKSI) Tahun 2026 mendapat apresiasi dari DPRD Kota Palangka Raya.
Pemko Palangka Raya berhasil meraih nilai 92,9 dengan kategori istimewa dalam penilaian yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menilai capaian tersebut merupakan hasil positif dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Meski demikian, ia mengingatkan agar predikat tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga diikuti dengan pembenahan terhadap sejumlah catatan yang disampaikan KPK.
“Skor 92,9 dengan kategori istimewa ini tentu patut kita apresiasi. Namun, jangan sampai kita hanya puas dengan capaian angka. Ini justru harus menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan terhadap sejumlah catatan yang diberikan KPK,” kata Syaufwan, Kamis (19/11/2026).
Sekretaris DPD PAN Kota Palangka Raya itu secara khusus menyoroti pentingnya penguatan sistem perlindungan terhadap masyarakat yang menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui whistleblowing system (WBS).
Menurutnya, jaminan kerahasiaan identitas pelapor perlu menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat tidak khawatir menghadapi potensi intimidasi ketika menyampaikan pengaduan.
“Perlindungan terhadap pelapor harus benar-benar diperhatikan. Identitas masyarakat yang berani melaporkan dugaan pelanggaran harus dijamin kerahasiaannya agar mereka merasa aman,” tegasnya.
Selain itu, Syaufwan juga mendorong agar akses pengaduan publik diperluas. Ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menyediakan layanan berbasis digital, tetapi juga perlu memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan secara langsung.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pengaduan maupun masukan terhadap pelayanan pemerintah.
Di sisi lain, ia turut menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, kualitas fasilitas sekolah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu terus diperhatikan agar perbaikan tata kelola pemerintahan dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Fasilitas publik harus terus ditingkatkan, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah dan RSUD harus mendapat perhatian agar masyarakat merasakan peningkatan kualitas pelayanan,” pungkasnya.
Syaufwan berharap capaian Ber-AKSI tersebut dapat menjadi dorongan bagi Pemko Palangka Raya untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan transparansi, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi KPK secara berkelanjutan.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
