Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mendorong Pemko menindaklanjuti 11 catatan evaluasi KPK guna memperkuat integritas dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Palangka Raya yang meraih nilai 92,9 dalam penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Capaian tersebut mengantarkan Palangka Raya masuk kategori istimewa sebagai Kota Percontohan Kabupaten/Kota Ber-AKSI Tahun 2026.
Meski demikian, Subandi mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah kota berpuas diri. Pasalnya, masih terdapat 11 catatan evaluasi dari KPK yang perlu ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Apresiasi tersebut disampaikan Subandi pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, hasil penilaian dengan nilai 92,9 merupakan capaian yang patut diapresiasi sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Kita menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota yang sudah memperoleh hasil dari penilaian kota antikorupsi dengan memperoleh nilai 92,9 dengan kategori istimewa,” ujar Subandi.
Ia menegaskan, 11 catatan evaluasi KPK harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Tindak lanjut perlu dilakukan secara bertahap, terarah, dan dimatangkan agar setiap rekomendasi dapat diwujudkan melalui perbaikan nyata.
Subandi menilai, predikat kota percontohan antikorupsi tidak cukup hanya dibuktikan melalui capaian angka penilaian. Lebih dari itu, diperlukan penerapan prinsip integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk menjaga keberlanjutan upaya tersebut, ia menekankan empat pilar penting, yakni komitmen, konsistensi, konsolidasi, dan mobilisasi. Keempatnya harus menjadi landasan bersama bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
“Ada 11 catatan yang perlu nanti ditindaklanjuti dan dimatangkan, sehingga catatan tersebut secara bertahap bisa ditindaklanjuti dan nantinya benar-benar menjadi kota percontohan antikorupsi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Subandi menyebut keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan juga diperlukan untuk memperkuat gerakan antikorupsi di Kota Palangka Raya.
Menurutnya, upaya membangun pemerintahan yang berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.
Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi momentum bagi Pemko Palangka Raya untuk terus melakukan pembenahan, menindaklanjuti seluruh evaluasi KPK, serta memperkuat komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
