Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno menerima naskah persetujuan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dari Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Ardiansah, Senin (16/11/2026). Foto Ist
KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemkab Kapuas bersama DPRD setempat menyepakati Raperda tentang APBD 2027. Kesepakatan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna, Senin (16/11/2026).
Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno mengapresiasi kinerja pimpinan serta seluruh anggota dewan selama proses pembahasan anggaran.
“Saya atas nama Pemkab Kapuas menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja dan dedikasi bersama dalam pembahasan yang telah dilaksanakan,” kata Wiyatno.
Rapat paripurna ini memuat sejumlah agenda utama. Agenda tersebut meliputi penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kemudian, penyampaian pendapat akhir fraksi, hingga penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Wiyatno memastikan pihak eksekutif dan legislatif telah merampungkan penyempurnaan Raperda APBD 2027. Total postur APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027 menembus angka lebih dari Rp2,143 triliun.
Rincian anggaran tersebut mencakup target pendapatan daerah lebih dari Rp1,882 triliun dan alokasi belanja daerah lebih dari Rp2,140 triliun. Sementara itu, pemerintah menargetkan penerimaan pembiayaan lebih dari Rp260 miliar dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2,6 miliar, sehingga pembiayaan netto mencapai lebih dari Rp258 miliar.
“Dengan postur dan struktur APBD 2027 ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Kapuas,” ujar Wiyatno.
Ia menegaskan, penyusunan APBD merupakan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Eksekutif dan legislatif harus menjaga sinergi agar kebijakan anggaran mampu menggerakkan pembangunan serta menjawab kebutuhan warga.
Selain mengesahkan anggaran, pemerintah daerah dan Bapemperda DPRD Kapuas juga menyepakati 11 raperda dalam Propemperda 2027. Penyusunan daftar regulasi ini merujuk pada amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, inisiatif dewan, serta kebutuhan rencana pembangunan daerah hasil rapat pada 11 November 2026.
Editor: Frans Dodie*
