GDAN bersama elemen masyarakat menyatakan dukungan terhadap Kota Palangka Raya sebagai Kota Percontohan Antikorupsi 2026 dalam kegiatan penilaian oleh tim KPK, Selasa (17/11/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Komitmen memberantas narkoba tidak hanya diuji melalui keberanian melawan jaringan peredaran gelap, tetapi juga melalui integritas untuk menolak segala bentuk godaan dan praktik suap. Hal ini ditegaskan Ketua Gerakan Dayak Anti Narkoba (GDAN), Ririen Binti, saat memberikan testimoni dalam penilaian Kota Palangka Raya sebagai calon Kota Percontohan Antikorupsi 2026.
Kegiatan penilaian yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut berlangsung di Aula Hapakat Jaya, Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan itu, Ririen menyampaikan dukungan GDAN terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih sekaligus mengungkap pengalaman organisasi dalam menghadapi upaya pihak bandar narkoba yang diduga berusaha menghentikan gerakan pemberantasan narkotika. (17/11/2026).
Di hadapan tim penilai KPK dan jajaran Pemerintah Kota Palangka Raya, Ririen mengungkapkan, aktivitas GDAN dalam memerangi peredaran gelap narkoba membuat pihak-pihak yang berkepentingan merasa terancam. Bahkan, pengurus organisasi tersebut disebut pernah mendapat tawaran uang hingga puluhan juta rupiah setiap bulan agar melunakkan sikap dan menghentikan gerakan pemberantasan narkoba.
“Dengan gencarnya GDAN memerangi narkoba di Kota Palangka Raya, membuat para bandar ketakutan. Mereka bahkan berusaha menyuap pengurus GDAN hingga puluhan juta rupiah per bulan agar kami melunak,” ungkap Ririen.
Meski demikian, Ririen menegaskan seluruh jajaran GDAN tetap berpegang pada prinsip perjuangan dan menolak tawaran tersebut. Menurutnya, komitmen melawan narkoba tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi maupun iming-iming materi.
Ia menilai, pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan melalui sikap tegas menolak praktik suap dalam berbagai bentuk.
Menurut Ririen, pemberantasan narkoba dan pencegahan korupsi memiliki keterkaitan erat karena keduanya membutuhkan keberanian, kejujuran, serta komitmen bersama untuk menjaga lingkungan dan pemerintahan dari praktik-praktik yang merusak.
Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan bahwa keberhasilan Palangka Raya masuk tiga besar calon kabupaten/kota percontohan antikorupsi bersama Kabupaten Asahan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan hasil proses panjang. Sebelumnya, Pemko Palangka Raya telah melewati seleksi berdasarkan sejumlah indikator KPK, termasuk Monitoring Center for Prevention (MCP), serta pendampingan dan verifikasi lapangan selama tujuh bulan.
Fairid menjelaskan, penilaian KPK mencakup pemeriksaan langsung terhadap pelayanan publik, penerapan zona integritas, serta kelengkapan administrasi, mulai dari peraturan daerah, standar operasional prosedur (SOP), maklumat pelayanan hingga kerja sama antarlembaga.
Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian dalam penilaian tersebut, yakni komitmen pengawasan internal, kualitas pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi di lingkungan birokrasi, serta keterlibatan masyarakat dan unsur adat.
Saat ini, Pemerintah Kota Palangka Raya bersama seluruh elemen masyarakat masih menunggu hasil rapat pleno tim KPK untuk menentukan keputusan akhir. Fairid berharap proses tersebut menjadi bagian dari penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
“Pada prinsipnya, ini merupakan bentuk komitmen kepala daerah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi,” pungkasnya.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
