Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr Bahrun Abbas
KUALA PEMBUANG, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Seruyan menata kembali pemanfaatan kawasan hutan melalui sinkronisasi kebijakan tata ruang bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Seruyan, dr Bahrun Abbas, memimpin rapat koordinasi penanganan potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pada Kamis (12/11/2026) guna membahas langkah penyelesaian.
Rapat tersebut membahas tindak lanjut program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) di Kabupaten Seruyan.
Pemkab Seruyan bersama pemerintah provinsi menyelaraskan kebijakan tata ruang agar pemanfaatan wilayah sesuai kebutuhan pembangunan daerah serta memperhatikan ketentuan pengelolaan kawasan hutan yang berlaku.
Dalam kesepakatan rapat, pemerintah akan meninjau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan fragmentasi fungsi kawasan hutan pascapelaksanaan program TORA PPTPKH.
Pemerintah juga akan menyelaraskan rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang tercantum dalam RTRW Kabupaten Seruyan dengan ketentuan tata ruang tingkat provinsi.
Selain itu, pemerintah akan menerapkan mekanisme holding zone terhadap objek tanah yang masuk pola persetujuan TORA PPTPKH sebelum menetapkannya sebagai kawasan zona budidaya.
Hasil pemetaan tersebut akan menjadi data pendukung pemerintah dalam mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) sesuai ketentuan berlaku.
Proses perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut memerlukan usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan sebagai langkah penyelesaian fragmentasi dan optimalisasi pemanfaatan ruang.
Pemkab Seruyan juga mengintegrasikan berbagai data sektoral, termasuk informasi lahan persawahan, tambak, serta data teknis lainnya sebagai bahan penyusunan perencanaan tata ruang daerah.
Untuk mendukung proses tersebut, pemerintah meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) teknis menyerahkan data kondisi eksisting kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan.
Selanjutnya, bidang tata ruang pada dinas tersebut mengolah seluruh data sebagai dasar penyelarasan perencanaan agar pemerintah menghasilkan penataan kawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Penulis: Wiyandri
Editor: Frans Dodie
