KONFERENSI PERS – Asisten Administrasi Umum (Asisten III) di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Seruyan, Kepala DPMDes, Rusdi Hidayat, Plt Kadis Kominfo Seruyan, Sarinah Maulidah, dan Kabag Hukum Setda Seruyan Immanuel saat menggelar konferensi pers. Foto : istimewa
KUALA PEMBUANG, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Seruyan menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya yang menyatakan gugatan sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pematang Limau tidak dapat diterima.
Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 19/G/2026/PTUN.PLK yang dibacakan melalui persidangan elektronik pada Rabu (4/11/2026). Majelis hakim menyatakan gugatan Syahroni tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).
Dalam amar putusannya, majelis hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp538.500 kepada penggugat. Putusan tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam proses hukum sengketa Pilkades Pematang Limau.
Plh Sekda Seruyan, dr Bahrun Abbas, menyampaikan sikap pemerintah daerah dalam konferensi pers di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Seruyan, Senin (9/11/2026).
Bahrun menegaskan, Pemkab Seruyan menghormati seluruh pertimbangan dan keputusan majelis hakim serta berkomitmen menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, pemerintah daerah terus mengedepankan kepastian hukum, tertib administrasi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan.
Majelis hakim mempertimbangkan bahwa penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum atas Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.3.2/290/2026. Selain itu, pemungutan suara telah berlangsung pada 10 Juli 2026 dan Supiansyah telah dilantik sebagai kepala desa terpilih pada 3 Agustus 2026.
Meski demikian, Pemkab Seruyan menegaskan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Pemerintah daerah tetap menghormati hak para pihak apabila ingin menempuh upaya hukum banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga memastikan aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Desa Pematang Limau tetap berjalan normal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) terus berkoordinasi untuk menjaga kelancaran administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemkab Seruyan turut mengimbau masyarakat agar menjaga ketertiban dan stabilitas daerah serta tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi selama proses hukum berlangsung.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
