Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Erlan Audri, menyampaikan pemandangan umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyoroti sejumlah poin penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Erlan Audri, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fraksi NasDem menilai APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen angka pendapatan dan belanja, tetapi harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam program nyata.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan sekitar Rp1,4 triliun, meningkat sekitar 17,29 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan mencapai sekitar Rp509,4 miliar, meningkat 41,73 persen dari pagu murni 2026 sebesar sekitar Rp359,4 miliar.
Sementara pendapatan transfer ditargetkan sekitar Rp888,5 miliar atau meningkat 6,09 persen.
Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Palangka Raya menjelaskan sumber utama peningkatan PAD tersebut, termasuk basis data potensi pajak dan retribusi yang digunakan.
Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan sektor ekonomi yang menjadi sumber pertumbuhan PAD serta strategi mencegah kebocoran dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi.
“Peningkatan PAD harus dilakukan melalui optimalisasi potensi penerimaan, perbaikan sistem administrasi, digitalisasi pemungutan, penguatan basis data wajib pajak dan wajib retribusi, serta peningkatan kepatuhan,” demikian pokok pandangan Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga menyoroti belanja daerah dalam RAPBD 2027 yang mencapai sekitar Rp1,4 triliun, meningkat 15,88 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Belanja modal menjadi perhatian karena meningkat cukup signifikan, yakni sekitar 68,75 persen menjadi Rp331,4 miliar.
Menurut Fraksi NasDem, peningkatan belanja modal harus dapat terlihat melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
Karena itu, belanja modal diminta diarahkan pada kebutuhan masyarakat, antara lain peningkatan kualitas jalan dan drainase, pengendalian banjir, lingkungan permukiman, penerangan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengelolaan persampahan, sarana pelayanan publik serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“APBD 2027 tidak hanya menghasilkan serapan anggaran, tetapi juga menghasilkan outcome pembangunan,” tegas Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga meminta belanja operasional sekitar Rp1,08 triliun dikendalikan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah, menurut Fraksi NasDem, harus dapat dijelaskan manfaatnya bagi masyarakat.
Selain pendapatan dan belanja, Fraksi NasDem turut mempertanyakan penyertaan modal daerah sekitar Rp17,9 miliar. Pemerintah diminta menjelaskan badan usaha atau entitas penerima, tujuan dan target kinerja, proyeksi manfaat ekonomi, mekanisme pengawasan serta indikator keberhasilan investasi daerah.
Fraksi NasDem menegaskan penyertaan modal harus disertai business plan, target kinerja, manfaat publik dan mekanisme evaluasi yang jelas.
Pada akhirnya, Fraksi NasDem menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Anggaran harus hadir di tengah masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang lebih berkualitas, ekonomi masyarakat yang lebih kuat, lingkungan yang lebih terjaga dan kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera.”
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
