Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) mendesak pemerintah pusat segera melunasi kekurangan dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengatakan penyelesaian dana kurang bayar tersebut menjadi hal penting untuk memperkuat kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, kekurangan transfer itu berasal dari akumulasi sejumlah komponen dana yang hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat kepada Pemprov Kalteng.
“Sebenarnya utang atau kurang bayar pemerintah pusat ke daerah kita itu cukup banyak, jumlahnya mencapai Rp1 triliun lebih. Ini jika kita hitung total keseluruhan dari dana yang urung ditransfer tersebut,” kata Arton di Palangka Raya, Rabu (19/8/2026).
Arton berharap pemerintah pusat dapat menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut pada tahun anggaran 2027. Kepastian pembayaran dinilai penting agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat.
“Kami sangat berharap, setidaknya pada tahun 2027 nanti, kekurangan-kekurangan transfer ini bisa diselesaikan seutuhnya oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Ia menilai tambahan anggaran dari pelunasan dana kurang bayar dapat membantu Pemprov Kalteng menjalankan program pembangunan yang membutuhkan dukungan pendanaan.
Selain meminta pelunasan dana yang tertunda, DPRD Kalteng juga mendorong pemerintah pusat meningkatkan alokasi transfer ke daerah pada tahun mendatang.
Menurut Arton, Kalteng masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup besar. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat tetap diperlukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Ia juga meminta pemerintah pusat mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kontribusi Kalteng terhadap perekonomian nasional dalam menentukan besaran transfer.
“Pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata. Kalteng masih membutuhkan dukungan yang besar, khususnya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur,” pungkasnya.
Editor : Frans Dodie
