DPRD Kalteng Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Transparan dan Akuntabel

PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mendorong pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Hal tersebut menjadi perhatian DPRD Kalteng dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamis (25/6/2026).

Rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Pidato Pengantar Gubernur Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pidato pengantar gubernur dibacakan Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Liane Victoria Aden, yang hadir mewakili Gubernur Kalteng.

Dalam laporan tersebut, pendapatan daerah Kalteng pada 2025 tercatat sekitar Rp7,984 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai sekitar Rp7,433 triliun.

DPRD Kalteng menilai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah juga harus mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian, sehingga setiap anggaran yang digunakan dapat mendukung program pembangunan secara optimal.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Melalui pembahasan pertanggungjawaban APBD tersebut, DPRD Kalteng akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran daerah semakin tertib, transparan, dan akuntabel.

DPRD juga berharap pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Editor : Frans Dodie