Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden menyampaikan laporan realisasi APBD dalam Rapat Koordinasi TEPRA Provinsi Kalteng di Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga 31 Juli 2026 baru mencapai 30,61 persen atau sebesar Rp1,66 triliun dari total pagu Rp5,45 triliun. Capaian tersebut masih jauh di bawah target 60 persen yang ditetapkan pada akhir Juli.
Data tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden saat menyampaikan laporan pada Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah di Ruang Bajakah, Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8/2026).
Selain realisasi keuangan sebesar 30,61 persen, realisasi fisik pembangunan juga baru mencapai 32,51 persen sehingga masih terjadi deviasi minus 29,39 persen terhadap target.
Linae menjelaskan tiga perangkat daerah dengan realisasi anggaran tertinggi adalah Biro Organisasi sebesar 57,31 persen, Badan Penghubung 55,36 persen dan Badan Keuangan dan Aset Daerah 53,35 persen.
Sebaliknya, tiga perangkat daerah dengan realisasi terendah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 8,41 persen, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 8,79 persen, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 10,26 persen.
Sementara itu, realisasi APBD pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah mencapai Rp8,34 triliun atau 39,65 persen dari total pagu Rp21,05 triliun, dengan realisasi fisik sebesar 44,45 persen.
Kabupaten Sukamara mencatat realisasi keuangan tertinggi sebesar 50,71 persen, disusul Gunung Mas 46,32 persen dan Kabupaten Katingan 44,98 persen. Adapun tiga daerah dengan realisasi terendah yakni Kabupaten Seruyan 32,51 persen, Barito Utara 33,57 persen dan Barito Selatan 33,90 persen.
Selain mengevaluasi APBD, Rakor TEPRA juga mencatat progres Proyek Strategis Daerah (PSD). Dari sembilan paket proyek strategis Pemprov Kalteng, baru empat paket yang telah berkontrak dengan realisasi keuangan 6,93 persen dan realisasi fisik 4,91 persen.
Sedangkan pemerintah kabupaten/kota memiliki 153 paket PSD dengan realisasi keuangan 24,31 persen dan realisasi fisik 2,61 persen.
Penulis : Wiyandri
