Rusdiansyah meminta PLN meningkatkan keandalan layanan kelistrikan di Palangka Raya, Senin (3/8/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Anggota DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi PKB, Rusdiansyah, mengapresiasi langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah melakukan penanganan terkait pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangka Raya. Meski demikian, ia mengingatkan agar kejadian serupa menjadi bahan evaluasi bersama sehingga tidak kembali menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Rusdiansyah, pemadaman listrik yang berlangsung beberapa waktu dan kini secara durasi sudah mulai berkurang, telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga sektor usaha, khususnya pelaku UMKM yang mengalami kerugian akibat terganggunya operasional.
“Ke depan, kami berharap PLN dapat meningkatkan kesiapsiagaan, mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan, serta memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat,” ujar Rusdiansyah saat ditemui awak media di Palangka Raya, Senin (3/8/2026).
Ketua DPC PKB Kota Palangka Raya itu menegaskan, listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap gangguan harus ditangani secara cepat, profesional, dan disertai komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan spekulasi maupun keresahan.
Ia mengatakan, DPRD Kota Palangka Raya sebelumnya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir. Dari forum tersebut, DPRD juga menyampaikan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat agar menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.
“Harapan kami, hasil RDP tidak berhenti pada penjelasan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Masyarakat tentu menginginkan pelayanan kelistrikan yang semakin andal sehingga kejadian seperti ini tidak terulang,” kata Legislator yang akrab dipanggil Uwah.
Rusdiansyah juga mengajak PLN untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan membuka ruang komunikasi yang lebih aktif kepada masyarakat, terutama apabila terjadi gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman dalam skala luas.
Penulis : Wiyandri
