Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan arahan dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan karhutla bersama BNPB RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (30/7/2026). Foto Ist
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, memerintahkan seluruh bupati dan wali kota bergerak cepat menghadapi ancaman karhutla. Ia meminta para kepala daerah memperkuat kesiapsiagaan, termasuk menetapkan status siaga darurat sesuai kebutuhan daerah.
Saat memimpin Rapat Koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kamis (30/7/2026), Agustiar meminta kepala daerah tidak menunda pengambilan keputusan apabila kondisi di wilayahnya memerlukan penanganan cepat.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat. Segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) ke perangkat daerah terkait untuk mendukung operasional pemadaman, BBM, hingga konsumsi personel. Ambil keputusan cepat dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan ketentuan hukum,” kata Agustiar.
Ia menilai, hujan yang masih turun pada akhir Juli menjadi kesempatan untuk memperkuat kesiapan satuan tugas sebelum memasuki puncak musim kemarau. Sebab, BMKG memprakirakan musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai November. Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Karhutla hingga 31 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah turut memaparkan perkembangan penanganan karhutla di wilayah masing-masing. Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan, tim gabungan menghadapi kendala minimnya sumber air saat menangani titik api di Kelurahan Panarung.
“Dari 126 titik api yang tercatat, fokus utama kami saat ini berada di Kelurahan Panarung. Api sudah mendekati jalan raya, sementara 12 regu gabungan terkendala ketiadaan sumber air di lokasi. Kami juga akan merevisi APBD Perubahan untuk memenuhi kebutuhan operasional melalui alokasi BTT,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifai, melaporkan kebakaran lahan gambut di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. Menurut dia, sejumlah sumur bor yang telah dibangun tidak lagi memiliki cadangan air sehingga penanganan di lapangan membutuhkan dukungan tambahan.
Minta Dukungan BNPB
Menanggapi laporan tersebut, Agustiar mengajukan permohonan kepada BNPB agar mendukung kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP).
Di sisi lain, Agustiar kembali mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan terkait pembakaran hutan dan lahan. Ia menyebut penegakan hukum tetap menjadi bagian dari upaya pencegahan sesuai peraturan yang berlaku.
Kepala BNPB RI, Suharyanto, menegaskan penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah pusat. BNPB berkomitmen mendukung kebutuhan daerah, baik melalui bantuan logistik maupun dukungan pendanaan operasional, untuk meminimalkan dampak bencana asap.
Editor: Frans Dodie*
