Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng, Satria Febrino, memimpin Focus Group Discussion bersama pemerintah daerah, perbankan, dan sejumlah pemangku kepentingan di Palangka Raya, Kamis (25/6). Forum tersebut membahas langkah strategis untuk memperkuat penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT). Foto Ist
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalteng memperkuat sinergi dengan berbagai pihak. Pemda, kementerian dan lembaga, perbankan, serta berbagai pemangku kepentingan, digandeng agar penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai (BSNT) tepat sasaran. BI menargetkan penyaluran bantuan berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, transparan, dan didukung sistem pembayaran digital yang andal.
BI mengawali langkah tersebut dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada 25 Juni 2026. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kalteng, Satria Febrino, memimpin langsung forum itu. Tujuannya untuk memetakan berbagai kendala penyaluran bantuan sosial sekaligus menyusun langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelaksanaannya.
BI mengundang Dinas Sosial Kota Palangka Raya, BRI Cabang Palangka Raya, Bank Kalteng, dan Pos Indonesia. Kemudian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta perwakilan Kementerian Sosial dalam forum tersebut.
Para peserta membahas berbagai persoalan yang masih muncul di lapangan. Mereka mengulas validitas data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kesiapan infrastruktur sistem pembayaran, kendala jaringan telekomunikasi di wilayah blank spot, perlindungan data pribadi, hingga penguatan interoperabilitas sistem antarinstansi agar proses penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan akurat.
Selanjutnya, BI menggelar Sosialisasi dan Edukasi Program Bantuan Sosial Reguler Tahun 2026 pada 26 Juni 2026. Kegiatan tersebut melibatkan para pelaksana program bantuan sosial, pemangku kepentingan, serta sekitar 100 penerima manfaat di Kota Palangka Raya.
Melalui sosialisasi itu, BI meningkatkan kapasitas para pelaksana program sekaligus memperkuat literasi masyarakat mengenai sistem pembayaran digital sebagai pendukung penyaluran bantuan sosial secara non-tunai.
Di sisi lain, BI terus mendorong setiap instansi memperkuat koordinasi sesuai tugas dan kewenangannya. Pemerintah daerah, perbankan, penyedia layanan pembayaran, hingga instansi teknis diharapkan mempercepat pemutakhiran data penerima manfaat, memperkuat infrastruktur digital, dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar penyaluran bantuan berjalan lebih optimal.
Ke depan, BI Provinsi Kalteng akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan. BI meyakini penguatan sinergi lintas sektor akan memperkuat sistem pembayaran yang aman dan inklusif, meningkatkan efektivitas penyaluran BSNT, serta mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Kalimantan Tengah.
Editor: Frans Dodie*
