Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Sensus Ekonomi 2026 secara virtual di Palangka Raya, Rabu (17/6/2026).
PALANGKA RAYA,TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang diikuti pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menugaskan Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun data ekonomi yang akurat dan komprehensif sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Menurut Tito, keberhasilan sensus membutuhkan dukungan aktif seluruh pemerintah daerah agar data yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi dan potensi ekonomi secara menyeluruh.
“Data yang berkualitas akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran serta mendorong percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi nasional. Pada Mei 2026, inflasi tercatat sebesar 0,28 persen secara bulanan, 3,08 persen secara tahunan, dan 1,35 persen secara tahun kalender.
Di Kalimantan Tengah, inflasi bulanan tercatat sebesar 0,34 persen, sedangkan inflasi tahunan mencapai 4,56 persen. Berdasarkan data BPS, inflasi tertinggi pada tingkat kabupaten/kota terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 5,15 persen dan Kota Palangka Raya sebesar 4,48 persen.
Amalia menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan langkah yang konsisten melalui penguatan koordinasi antarinstansi, kelancaran distribusi barang, serta pengawasan harga komoditas strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat.
“Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dukungan distribusi pangan, serta sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga kestabilan harga di daerah,” katanya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Pihaknya akan terus memperkuat kolaborasi dengan TPID, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan ketersediaan bahan pokok, menjaga stabilitas harga, dan melindungi daya beli masyarakat.
Selain membahas isu ekonomi, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan nonton bareng FIFA World Cup 2026. Melalui surat edaran yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah didorong untuk memfasilitasi kegiatan tersebut di ruang publik dengan tetap mengedepankan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat.
Tito menilai kegiatan nonton bareng dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal dan UMKM di daerah.
Melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah optimistis dapat mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026, menjaga stabilitas inflasi, serta mengakselerasi berbagai program strategis nasional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penulis : Wiyandri
