RAPAT KOORDINASI¬ – Bupati Shalahuddin bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda, dan kepala perangkat daerah mengikuti rapat koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/5/2026). Foto : istimewa
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin saat mengikuti rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintahan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam forum tersebut, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi di lingkungan Pemkab Barito Utara. Beberapa di antaranya terkait pengelolaan Pokok Pikiran DPRD, pengadaan langsung, pelaksanaan e-purchasing, hingga pengelolaan hibah dan bantuan sosial.
Menurut Shalahuddin, keterbukaan dalam mengakui kekurangan menjadi langkah awal untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan. Ia menilai evaluasi bersama KPK menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan administrasi pemerintahan.
“Kami menyadari masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki agar tata kelola pemerintahan semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada pengelolaan Pokok Pikiran DPRD masih ditemukan ketidaksinkronan antara usulan dengan dokumen perencanaan daerah. Selain itu, pemahaman terhadap mekanisme penginputan dan verifikasi dinilai belum merata.
Sementara dalam pelaksanaan pengadaan langsung dan e-purchasing, Pemkab Barito Utara juga masih menghadapi kendala terkait pemahaman prosedur, administrasi, serta pencatatan transaksi yang belum sepenuhnya terintegrasi optimal.
Meski demikian, Shalahuddin memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan berbagai rekomendasi dan pendampingan yang diberikan KPK melalui program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
“Kami berharap melalui rapat koordinasi ini, upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Editor : Frans Dodie