Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden bersama Kepala Kanwil Kementerian HAM Kalteng Kristiana Meinalita Samosir dan peserta berfoto bersama usai kegiatan Penguatan Kapasitas HAM di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (30/4/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Masyarakat di Wilayah Kalimantan Tengah digelar di Alltrue Hotel Palangka Raya, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Tengah Kristiana Meinalita Samosir, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Untung Wibawa, narasumber kegiatan, ASN dan peserta kegiatan, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Linae Victoria Aden menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, sehingga pemahaman serta penerapan prinsip HAM menjadi hal yang fundamental.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas ASN, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan, agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai HAM dalam setiap pelaksanaan tugas.
“Hal ini penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, inklusif, tidak diskriminatif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa tantangan dalam implementasi HAM masih ada, terutama dalam hal pemahaman dan internalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik birokrasi. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran sekaligus penguatan komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan.
Sementara itu, Kristiana Meinalita Samosir menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan pemahaman aparatur sipil negara terhadap prinsip-prinsip HAM, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa HAM merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Dalam konteks pemerintahan, ASN memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM melalui kebijakan dan pelayanan publik.
Menurutnya, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi HAM, seperti belum meratanya pemahaman ASN terhadap prinsip-prinsip HAM serta belum optimalnya penerapan perspektif HAM dalam pelaksanaan tugas di lingkungan perangkat daerah.
“Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, ASN tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis dan administratif, tetapi juga pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai HAM,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya Kota Palangka Raya sebagai ibu kota provinsi dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada penghormatan HAM.
Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN mampu meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta pelayanan publik.
Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membangun perspektif yang komprehensif bagi ASN dalam memahami isu-isu HAM, sehingga dapat mencegah potensi pelanggaran, menghindari diskriminasi, serta memastikan setiap kebijakan selaras dengan prinsip penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
Kristiana juga mengapresiasi kehadiran narasumber dari luar daerah, di antaranya dari Kalimantan Barat, serta menilai kegiatan ini sebagai langkah penting dalam membangun budaya kerja birokrasi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi.
Di akhir, Linae Victoria Aden berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh, sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam tugas sehari-hari. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat meningkat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Penulis : Wiyandri
