Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun.
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyoroti lemahnya komunikasi publik yang berpotensi membuat Presiden RI, Prabowo Subianto, tersandera oleh berbagai isu negatif.
Ia menekankan pentingnya peran Tim Komunikasi Presiden dalam mengelola opini publik agar tidak merugikan pemerintah.
“Presiden Prabowo harus dibantu, bukan justru dibebani persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan oleh para pembantunya,” ujar Hendry dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Ia mencontohkan beberapa isu yang tengah berkembang di masyarakat, seperti tagar #IndonesiaGelap, #KaburDulu, polemik penahanan Hasto Kristiyanto, serta penolakan retreat dari kepala daerah kader PDIP.
Menurutnya, isu-isu tersebut seharusnya dapat dikelola dengan baik melalui strategi komunikasi yang solid. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi rakyat.
Saat ini, pemerintah sedang berupaya mencapai kemandirian nasional, termasuk mengurangi ketergantungan impor beras dan memperluas lahan pangan. Namun, lemahnya komunikasi publik bisa menghambat upaya tersebut.
Hendry juga mempertanyakan peran Kantor Komunikasi Presiden serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dalam menangani berita negatif yang berkembang di masyarakat.
“Di mana peran Komunikasi Digital (Komdigi), khususnya Ditjen Komunikasi Publik dan Media? Ini bukan tugas menteri atau anggota DPR untuk mengelola opini publik. Mereka hanya bertugas menjalankan kebijakan. Harus ada tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan program pemerintah dan menjaga citra pemerintahan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi publik yang lemah dapat menciptakan kebingungan di masyarakat. Jika tidak segera diperbaiki, pemerintah bisa terus-menerus berada dalam posisi defensif menghadapi narasi negatif yang merugikan. (red)
