Musrenbang tingkat Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Selasa (20/1/2026). Foto Istimewa
KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kecamatan Kapuas Hilir mengajukan 30 usulan prioritas untuk masuk RKPD Kabupaten Kapuas 2027. Usulan tersebut merupakan hasil musrenbang tingkat kecamatan.
Selanjutnya, pemerintah daerah akan menyelaraskan seluruh usulan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Kapuas dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, perangkat daerah terkait diharapkan mengawal program agar pemerintah dapat merealisasikannya secara bertahap.
“Kami mendorong seluruh pihak mengawal usulan prioritas ini melalui perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, maupun sumber pendanaan lainnya agar pemerintah dapat merealisasikannya sesuai kemampuan anggaran,” kata Kepala Bapperida Kapuas, Ahmad Saribi, Selasa (20/1/2026).
Ia menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Kapuas Hilir yang Wakil Bupati Kapuas, Dodo, pimpin langsung di aula kantor kecamatan setempat. Melalui forum ini, pemerintah kecamatan menyampaikan aspirasi masyarakat secara langsung kepada pemerintah kabupaten.
Musrenbang tingkat kecamatan berperan sebagai forum strategis untuk membahas dan menyepakati program pembangunan yang masyarakat butuhkan. Dengan forum ini, pemerintah daerah menyiapkan tahapan penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2027.
Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menegaskan, musrenbang kecamatan memperkuat pendekatan perencanaan pembangunan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Menurutnya, pendekatan tersebut memastikan pemerintah merumuskan program yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang kecamatan menjadi forum strategis untuk menyepakati program dan kegiatan pembangunan sekaligus menjadi bagian penting dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas 2027,” ujar Dodo.
Lebih lanjut, Dodo menjelaskan, tahun 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas 2025–2029. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan harmonisasi dan sinergi antarjenjang pemerintahan, masyarakat, swasta, dan dunia usaha.
“Dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah harus menetapkan skala prioritas dan membangun sinergi agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Editor: Frans Dodie
