MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Barito Utara berada pada posisi ke-9 tingkat kemiskinan se-Kalteng dengan jumlah penduduk miskin 7.440 jiwa atau 5,52%. Data tersebut dipaparkan oleh Wakil Bupati Barut, Felix Sonadie Y. Tingan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Bapperida Palangka Raya, Kamis (20/11/2025).
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan komitmennya memperkuat langkah-langkah pengentasan kemiskinan di daerah. Felix menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS Kalteng Tahun 2025. Ia menegaskan bahwa yang terpenting bukan sekadar peringkat, melainkan langkah konkret dalam menekan angka kemiskinan.
Ia memaparkan sejumlah faktor yang memengaruhi peningkatan kemiskinan, seperti perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah dari 2,92% menjadi 2,48% pada triwulan II tahun 2025, kenaikan garis kemiskinan akibat inflasi, serta Tingkat Pengangguran Terbuka yang masih berada pada 4,71%.
Felix menegaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah menetapkan target ambisius melalui Rancangan Awal RPJMD 2025–2029, yaitu menurunkan angka kemiskinan hingga 4,6% pada tahun 2030. Target ini diupayakan melalui tiga strategi utama sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
-
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, melalui pasar murah, program GEPAMOR, serta penyaluran PKH, BPNT, JKN-PBI, dan BLT Dana Desa.
-
Peningkatan pendapatan, melalui penguatan ekonomi lokal, dukungan sektor pertanian, pendidikan vokasi, dan pemberdayaan UMKM.
-
Penanganan kantong-kantong kemiskinan, melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur, penyediaan sanitasi layak, dan pembangunan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Rakyat.
Ia juga menyoroti capaian pengendalian inflasi daerah yang mencapai minus 0,41 persen pada minggu kedua November, sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Felix menegaskan bahwa hasil Rakor mendorong setiap daerah untuk segera menyelaraskan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) kabupaten dengan RPKD Provinsi Kalteng sehingga penanganan kemiskinan dapat lebih terarah, terukur, dan berbasis data.
Editor : Khairul Saleh
